AS Tuduh Rusia dan China Bela Iran di PBB

reicha.net – Ketegangan diplomatik kembali meningkat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah Amerika Serikat menuduh Rusia dan China sengaja menghambat kerja Komite Sanksi 1737. Komite ini bertugas mengawasi penerapan sanksi internasional terhadap Iran terkait program nuklirnya. Tuduhan itu disampaikan utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, pada pertemuan Dewan Keamanan, Kamis (12/3).

Tuduhan Amerika Serikat

Dalam pertemuan tersebut, Waltz menilai Rusia dan China berusaha melindungi Iran dari pengawasan internasional. Ia menegaskan bahwa kedua negara menghalangi jalannya komite. Waltz menuntut diakhirinya “sikap pura-pura khawatir” dari kedua negara dan menekankan, “kenyataannya Rusia dan China tidak menginginkan komite ini karena akan melindungi mitra mereka, Iran.”

Komite 1737 dibentuk pada Desember 2006 untuk mengawasi sanksi PBB yang dijatuhkan pada Iran akibat program nuklirnya. Sesuai aturan, komite harus melaporkan kegiatannya kepada Dewan Keamanan setiap 90 hari.

Respons Rusia dan China

Pertemuan ini langsung diwarnai perdebatan sengit. Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, meminta diadakannya pemungutan suara prosedural untuk menolak pertemuan. Nebenzia juga menyoroti tindakan negara-negara Eropa yang dikenal sebagai E3—Inggris, Prancis, dan Jerman. Ia berpendapat E3 tidak memiliki hak mengaktifkan kembali mekanisme “snapback”, yang memungkinkan sanksi PBB terhadap Iran diberlakukan kembali.

Selain itu, Nebenzia mengkritik AS karena menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018. Ia menegaskan, “Federasi Rusia tidak melihat alasan untuk mengaktifkan kembali komite 1737.”

Utusan China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan dukungan pada posisi Rusia. Ia menilai aktivasi mekanisme snapback oleh E3 bermasalah secara prosedural dan hukum. Fu juga menyinggung ketegangan keamanan di Timur Tengah, menyerukan agar AS dan Israel menghentikan operasi militer terhadap fasilitas nuklir Iran yang diawasi IAEA.

Latar Belakang Snapback dan JCPOA

Mekanisme snapback diaktifkan oleh E3 pada 28 Agustus 2025 setelah menilai Iran tidak mematuhi kesepakatan nuklir 2015. Langkah ini diambil setelah AS keluar dari JCPOA pada 2018. Isu program nuklir Iran telah lama menjadi sumber ketegangan internasional. Israel, AS, dan beberapa negara Eropa menuding Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun, Teheran menegaskan program nuklirnya bersifat damai, seperti pembangkit listrik dan penggunaan sipil.

Tanggapan AS dan Kritik Lanjutan

Menanggapi kritik Rusia dan China, Waltz menolak tuduhan penghalangan. Ia menilai langkah kedua negara itu tidak berdasar dan bersifat politis. Menurutnya, Rusia dan China mempertahankan hubungan perdagangan militer dengan Iran yang melanggar resolusi PBB. Waltz menegaskan, “Amerika Serikat akan terus berupaya memastikan Iran tidak menyandera dunia melalui program rudal, drone, atau nuklir.”

Nebenzia menuduh AS melanggar hukum internasional dengan mengangkat isu snapback dan pemulihan komite 1737. Ia menekankan Rusia dan China berusaha menghindari situasi hukum dan prosedural yang rumit.

Fu Cong menambahkan, Dewan Keamanan harus membantu membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan. Ia mendesak negara-negara tertentu untuk berhenti memanipulasi badan PBB demi tujuan politik.

Implikasi Geopolitik

Perselisihan ini memperlihatkan dinamika kompleks dalam pengawasan sanksi internasional. Aktivasi snapback E3 memicu ketegangan antara anggota Dewan Keamanan, terutama antara Barat dan negara-negara yang menentangnya. Keberlanjutan program nuklir Iran menjadi titik sensitif, mempengaruhi hubungan diplomatik dan stabilitas regional.

Ahli hubungan internasional menilai bahwa ketegangan ini dapat memengaruhi perdagangan energi global dan keamanan regional. Mempertahankan dialog diplomatik, pengawasan IAEA, dan mekanisme resolusi sengketa menjadi kunci mencegah konflik lebih luas di Timur Tengah.

Pertemuan Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa isu Iran tetap memicu perbedaan tajam antara negara-negara besar. Tuduhan penghalangan oleh Rusia dan China menyoroti konflik prosedural dan politik yang mendasari pengawasan sanksi internasional. Ke depan, kesuksesan pengawasan program nuklir Iran akan sangat bergantung pada diplomasi aktif, kerja sama internasional, dan kepatuhan semua pihak terhadap hukum PBB.

Dengan meningkatnya aktivitas militer di kawasan Timur Tengah, Dewan Keamanan menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan pengawasan sanksi dengan pencegahan eskalasi konflik yang dapat berdampak global.