China Pilih Bungkam soal Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza

reicha.net – Pemerintah China memilih tidak memberikan komentar resmi terkait pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dewan ini diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menangani krisis di Jalur Gaza.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan, “Kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Dewan Perdamaian Gaza dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan.” Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (23/1).

Langkah China ini menunjukkan sikap hati-hati Beijing dalam menanggapi inisiatif diplomasi internasional yang sensitif secara politik.

Baca juga: “PBB Tegaskan Kembali Greenland Masih Milik Denmark”

Piagam Dewan Perdamaian Gaza Resmi Ditandatangani

Dewan Perdamaian Gaza resmi terbentuk setelah penandatanganan piagam pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Piagam ini ditandatangani oleh 20 negara, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Bahrain, Azerbaijan, Bulgaria, Hungaria, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Maroko, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yordania.

Presiden AS Donald Trump menyatakan, “Kami berkomitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali dengan indah.” Ia menambahkan bahwa mandat dewan dapat diperluas ke isu-isu global lain seiring keberhasilan upaya di Gaza.

Indonesia Tegaskan Dukungan Lewat Partisipasi Aktif

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menekankan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza sebagai bukti pengakuan dunia terhadap diplomasi Indonesia. Menurutnya, partisipasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Palestina.

Presiden Prabowo Subianto menambahkan, kehadiran Indonesia dalam dewan tersebut adalah kesempatan bersejarah untuk mendukung perdamaian Gaza dan memberikan kontribusi nyata bagi rakyat Palestina.

Dewan Perdamaian Gaza juga mempersiapkan pembukaan pos perbatasan Rafah untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Selain itu, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) segera dibentuk untuk mendukung keamanan, demiliterisasi, dan stabilisasi kehidupan sehari-hari di Gaza.

Struktur dan Anggota Dewan Perdamaian Gaza

Dewan Perdamaian Gaza memiliki Dewan Eksekutif yang terdiri dari sejumlah tokoh internasional, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Ajay Banga, dan penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dipimpin oleh teknokrat kelahiran Gaza, Ali Sha’ath, yang mengawasi pemulihan layanan publik, pembangunan institusi sipil, dan stabilisasi wilayah.

Nickolay Mladenov, diplomat dan mantan Menteri Pertahanan Bulgaria, ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Gaza. Ia bertugas menghubungkan Dewan Perdamaian dengan NCAG serta mengawasi seluruh aspek tata kelola dan rekonstruksi Gaza.

Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Angkatan Darat AS menjadi Komandan ISF. Ia memimpin operasi keamanan, demiliterisasi Gaza, dan pengiriman bantuan kemanusiaan serta material rekonstruksi secara aman.

Dewan Eksekutif juga membantu mendorong tata kelola efektif dan layanan berkualitas untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran warga Gaza. Anggotanya mencakup pejabat dari Turki, Qatar, Mesir, Israel, Belanda, dan Amerika Serikat.

Pandangan Masa Depan

Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menunjukkan langkah diplomasi multilateral yang ambisius untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan. Meski China memilih menahan diri dari komentar, keberhasilan dewan ini akan bergantung pada implementasi nyata di lapangan.

Kehadiran Indonesia di dewan tersebut menjadi bukti komitmen negara dalam mendukung solusi damai di Gaza. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menjadi model kolaborasi internasional yang efektif untuk konflik lain di masa depan.

Baca juga: “Ramai-ramai Ikut Aturan RI, Habis China Kini Korea Selatan”