KPK Pertimbangkan Panggil Djaka Budi Utama

reicha.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama. Pemanggilan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi impor barang tiruan atau KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemanggilan saksi bergantung pada kebutuhan penyidikan. Penyidik akan menilai urgensi dan relevansi setiap keterangan. KPK memastikan semua pihak yang mengetahui perkara dapat dimintai keterangan.

“Ya, pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan dari proses penyidikan suatu perkara,” ujar Budi di Jakarta, Selasa.

Budi menjelaskan bahwa kesempatan memberikan keterangan terbuka bagi siapa pun yang diduga mengetahui perkara tersebut. Penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan sesuai kebutuhan pembuktian.

“Bagi pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi terang, tentu penyidik akan melakukan penjadwalan,” kata Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 4 Februari 2026. OTT berlangsung di lingkungan DJBC dan melibatkan sejumlah pejabat serta pihak swasta. Operasi tersebut menjadi pintu masuk pengungkapan dugaan praktik suap impor barang KW.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan memeriksa sejumlah pihak. KPK juga menyita sejumlah barang bukti yang relevan.

Enam tersangka berasal dari unsur pejabat DJBC dan pihak swasta. Rizal ditetapkan sebagai tersangka selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026. Ia juga menjabat Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat saat OTT berlangsung.

Selain Rizal, KPK menetapkan Sisprian Subiaksono sebagai tersangka. Ia menjabat Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC. Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen DJBC, juga masuk dalam daftar tersangka.

Dari pihak swasta, KPK menetapkan John Field sebagai tersangka. Ia merupakan pemilik perusahaan Blueray Cargo. Andri, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo, serta Dedy Kurniawan, Manajer Operasional perusahaan tersebut, juga menjadi tersangka.

KPK menduga terjadi praktik suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan. Barang KW yang diimpor diduga mendapat perlakuan khusus. Penyidik mendalami dugaan pengondisian pemeriksaan dan kelancaran proses kepabeanan.

Impor barang tiruan menjadi perhatian serius pemerintah. Barang KW merugikan industri dalam negeri dan pemegang merek resmi. Negara juga berpotensi kehilangan penerimaan bea masuk dan pajak.

DJBC memiliki peran strategis dalam pengawasan arus barang. Institusi ini bertanggung jawab terhadap kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia. Karena itu, dugaan penyimpangan di sektor ini berdampak luas.

KPK menegaskan penyidikan berjalan secara profesional dan independen. Lembaga antirasuah itu memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum. Semua proses dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KPK juga membuka kemungkinan memanggil pejabat lain bila diperlukan. Termasuk pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemanggilan Dirjen Bea dan Cukai akan ditentukan berdasarkan kebutuhan pembuktian.

Langkah ini menunjukkan komitmen KPK dalam menelusuri rantai tanggung jawab. Penyidik akan mendalami alur perintah dan mekanisme pengawasan internal. Hal itu penting untuk memastikan akuntabilitas institusi.

Publik menaruh perhatian besar terhadap kasus ini. Integritas pengawasan impor menjadi sorotan utama. Transparansi proses hukum menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

KPK memastikan proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan. Penyidik akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Setiap perkembangan akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Ke depan, KPK berkomitmen mengusut tuntas perkara ini. Penanganan kasus di sektor kepabeanan menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi sistemik. KPK juga mendorong perbaikan tata kelola pengawasan impor.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penguatan integritas aparatur. Reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal harus berjalan konsisten. Dengan langkah tegas, KPK berharap praktik serupa tidak terulang kembali.