Menko IPK Tekankan Infrastruktur Hijau Jadi Kunci Atasi Bencana

reicha –AHY menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur hijau bukan hanya soal teknologi, melainkan juga perubahan pola pikir masyarakat. Menurutnya, kesadaran publik dan peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Ia juga menilai upaya mitigasi di Ranah Minang sudah berjalan cukup baik, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga perguruan tinggi. Meski demikian, langkah antisipasi tetap perlu ditingkatkan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi kemungkinan terburuk.

“Di sini tidak hanya membutuhkan teknologi dan inovasi, tapi juga mindset dan kesadaran, pemahaman dari masyarakat secara keseluruhan,” tambahnya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, Indonesia menghadapi ribuan bencana setiap tahun, dengan dominasi banjir dan tanah longsor. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang tahan bencana bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

“Simak juga: Erik ten Hag Merasakan Lega dengan Reduksi Beban Kerja”

Sebagai penutup, AHY menekankan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dibanding negara lain. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat, menjadi fondasi penting agar ketahanan nasional semakin kuat di tengah risiko bencana yang terus mengintai.

Menko IPK Ingatkan Pentingnya Keselamatan Diri Dan Pemulihan Cepat Saat Bencana

Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kesadaran individu dalam menghadapi bencana. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah menyelamatkan diri sendiri sebelum membantu orang lain.

“Karena yang paling penting menyelamatkan diri, ya kita sendiri dulu,” pesan AHY saat memberikan arahan terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pesan ini menggarisbawahi bahwa keselamatan pribadi menjadi pondasi utama dalam manajemen darurat.

AHY menegaskan bahwa selain penyelamatan awal, pemulihan pascabencana juga harus menjadi perhatian serius. Proses rehabilitasi di wilayah terdampak harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan sigap agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal. “Apabila suatu daerah terdampak bencana alam maka proses pemulihan harus dipastikan berjalan cepat dan sigap,” ujarnya.

Indonesia sebagai negara dengan risiko bencana tinggi menghadapi tantangan besar dalam mitigasi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan lebih dari 3.000 kejadian bencana terjadi setiap tahun, dengan dominasi banjir, longsor, dan gempa bumi. Hal ini menegaskan urgensi kesiapan sistem penyelamatan dini hingga pemulihan jangka panjang.

Menko IPK menambahkan, keberhasilan menghadapi bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kolaborasi masyarakat, akademisi, lembaga daerah, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan nasional. Kesadaran publik, latihan evakuasi, dan penyediaan infrastruktur tangguh bencana menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko korban.

“Simak juga: Pencetak Assist Terbanyak Euro 2024, Lamine Yamal Bintang Muda Spanyol”

Sebagai penutup, AHY menekankan bahwa keselamatan pribadi harus menjadi prioritas utama, sementara proses pemulihan harus dikelola dengan baik. Dengan kesiapsiagaan, infrastruktur tangguh, serta koordinasi cepat antar lembaga, Indonesia diyakini mampu memperkuat daya tahan menghadapi bencana di masa depan.