Politik

KPK Telusuri Aliran Dana Bank BJB ke Keluarga Ridwan Kamil

reicha –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan langkah serius dalam mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023. Penelusuran terbaru dilakukan terhadap aliran dana yang disebut-sebut berkaitan dengan keluarga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, termasuk istrinya yang kini anggota DPR RI, Atalia Praratya.

Menurut Asep, penelusuran tidak hanya terbatas pada pencatatan harta, melainkan juga pada arus kas yang dianalisis bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini dilakukan untuk melihat pola keluar masuk uang dan memastikan apakah ada indikasi penyimpangan. “Tentu menyangkut dengan PPATK, kami lihat cash flow-nya, keluar masuk uangnya, dan lain-lain,” tambahnya.

Meski demikian, Asep menekankan bahwa fokus utama penyelidikan masih mengarah pada dugaan keterlibatan langsung Ridwan Kamil dalam kasus Bank BJB. Setelah itu, barulah KPK menentukan apakah diperlukan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak keluarga. “Baru nanti kami lihat apakah masih memerlukan keterangan dari keluarganya atau tidak,” katanya.

Kasus Bank BJB ini mendapat sorotan publik lantaran melibatkan dana besar dalam pengadaan iklan yang diduga bermuatan korupsi. Transparansi proses hukum menjadi kunci, mengingat lembaga perbankan daerah memegang peran vital bagi pembangunan Jawa Barat dan Banten. Selain itu, keterlibatan pejabat publik dan keluarganya dalam pusaran kasus korupsi selalu menjadi perhatian karena menyangkut integritas pejabat negara.

KPK TETAPKAN LIMA TERSANGKA DAN TELUSURI KAITAN RIDWAN KAMIL DALAM KASUS BANK BJB

Menurut hasil penyidikan, KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp222 miliar. Angka tersebut menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan BUMD di Indonesia, sekaligus menegaskan urgensi pengawasan transparansi pengadaan proyek strategis di sektor perbankan daerah.

Sebelumnya, pada 10 Maret 2025, KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang dikaitkan dengan penyelidikan kasus Bank BJB. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita beberapa barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Fakta ini memperkuat sorotan publik terhadap potensi keterkaitan Ridwan Kamil dengan aliran dana kasus tersebut.

Meski begitu, hingga Rabu (1/10), atau 205 hari setelah penggeledahan, Ridwan Kamil belum dipanggil KPK untuk dimintai keterangan resmi. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait arah penyelidikan dan konsistensi KPK dalam menindaklanjuti bukti awal yang ditemukan.

Kasus ini memperlihatkan tantangan besar dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, khususnya saat melibatkan figur publik yang memiliki pengaruh politik. Publik berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan transparan untuk memastikan kebenaran hukum tanpa tebang pilih.

Ke depan, perkembangan kasus Bank BJB akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas KPK dalam menjaga integritas penegakan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Apalagi, kerugian negara yang besar menuntut adanya kepastian hukum yang tegas dan tuntas.

“Baca Juga: Kreator Left 4 Dead Umumkan Game Baru Bergaya Serupa”