reicha.net – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, resmi berstatus tersangka setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya saat menemani Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Penangkapan terjadi pada Rabu, 3 Maret 2026, dan disertai pengenaan rompi oranye KPK yang menandakan status hukum Fadia.
Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Fadia menjelaskan bahwa pertemuan dengan Gubernur membahas ketidakhadirannya pada acara program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Saat penangkapan, saya sedang bersama Pak Gubernur Jawa Tengah,” ujarnya. Ia menambahkan, “Membahas izin, sebab saya enggak bisa hadir acara MBG.”
Kronologi Penangkapan dan OTT
Penangkapan Fadia termasuk dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang diumumkan bersamaan dengan bulan Ramadhan. Ini merupakan OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Bersama Fadia, KPK juga menangkap ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang, Jawa Tengah.
Selain itu, KPK mengamankan 11 orang lain dari Pekalongan, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar. OTT tersebut terkait dugaan kasus pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) di beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Fadia mengaku masih bingung terkait OTT yang menimpanya. Ia menegaskan tidak ada barang bukti uang yang diambil. “Jadi, saya tidak ada OTT apa pun, dan barang serupiah pun tidak diambil. Demi Allah enggak ada,” jelasnya.
Dugaan Kasus dan Modus Operasi
Kasus ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan anggaran melalui pengadaan tenaga alih daya di beberapa instansi pemerintah daerah. KPK menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan melanggar ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa.
OTT KPK dilakukan dengan mempertimbangkan bukti awal yang cukup, termasuk dokumen dan keterangan saksi, untuk memastikan penangkapan berjalan cepat dan tepat. Langkah ini juga dimaksudkan mencegah potensi hilangnya barang bukti atau pengaruh terhadap saksi.
Dampak OTT Bagi Pemerintahan Daerah
Penangkapan Bupati Pekalongan menjadi perhatian publik karena terjadi saat Fadia menemani Gubernur Jawa Tengah, menandai bahwa kasus ini melibatkan pejabat tinggi daerah. Kejadian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama yang bersinggungan dengan tenaga kerja outsourcing.
KPK mendorong masyarakat untuk tetap mengikuti proses hukum dari sumber resmi, serta tidak mudah terpengaruh informasi tidak valid. Langkah OTT ini diharapkan memberi efek jera bagi pejabat publik yang mencoba memanfaatkan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi.
Penangkapan Fadia Arafiq oleh KPK menegaskan komitmen lembaga antirasuah dalam menindak dugaan korupsi di pemerintahan daerah. Kasus ini menggarisbawahi risiko penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan tenaga alih daya, sekaligus menekankan pentingnya pengawasan internal.
Proses hukum yang transparan dan bukti yang kuat diharapkan bisa mengungkap seluruh keterlibatan pihak terkait. OTT ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik untuk mematuhi aturan, memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Leave a Reply